M. Amier Arham : Pengelolaan Fiskal (Tidak) Optimal Mendorong Perekonomian Daerah

INDONESIASATU.CO.ID:

Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun fiskal 2019 tengah berlangsung diseluruh kabupaten/kota maupun provinsi di Indonesia, tidak terkecuali di Gorontalo. RAPBD disusun dengan mengacu dari Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), KUA-PPAS sebagai alat menyusun angka-angka rupiah dalam RAPBD selanjutnya menjadi APBD, sekaligus gambaran komitmen kepala daerah hendak mengarahkan kemana pembangunan daerah selama setahun. Angka-angka yang ada dalam APBD bukan sekedar catatan keuangan, berapa besar pendapatan dan pengeluaran? APBD sebagai alat kendali pengelolaan fiskal daerah dengan menyetel dua instrument dasarnya, yakni; a) Pendapatan dengan tiga sumber 1) Pendapatan Asli Daerah, 2) Dana Perimbangan, dan 3) Lain-Lain Pendapatan yang Sah, dan b) Pengeluaran (Belanja), dengan komponen utamanya 1) Belanja Tidak Langsung, 2) Belanja Langsung.

Kedua instrumen fiskal daerah tersebut pada saat distel akan kelihatan secara nyata bagaimana kemampuan pembiayaan, sekaligus memotret pemahaman pemerintah daerah dalam mengelola fiskal. Kemampuan pemerintah daerah yang dimaksudkan bagaimana mendesain sumber pendapatan, apakah daerah itu makin mandiri atau makin tergantung bantuan transfer dari pemerintah pusat. Idealnya pemerintah daerah setiap tahun melakukan upaya nyata agar derajat kemandirian fiskal terus ditingkatkan dengan memperbesar sumber pendapatan dari PAD, pada saat yang bersamaan rasio ketergantungan diusahakan menurun yang ditandai makin berkurangnya Dana Perimbangan secara proporsi. Namun nyatanya rasio ketergantungan daerah terhadap transfer tetap tinggi, dari 508 kabupaten/kota di Indonesia berdasarkan simulasi yang kami lakukan dengan menghitung rasio kemandirian daerah, proporsi PAD terhadap total pendapatan hanya 26 daerah otonom yang memiliki rasio PAD di atas 30 persen, atau baru mencapai 5,1 persen.

Daerah otonom yang memiliki rasio kemandirian di atas 30 persen pada umumnya daerah yang telah mengalami transformasi struktur ekonomi, tidak lagi bertumpu pada sektor primer (pertanian), malahan Kabupaten Badung Bali yang menggantungkan hidupnya dari sektor jasa pariwisata rasio PAD terhadap total pendapatan mencapai 82,03 persen. Pointnya, bahwa daerah yang struktur ekonominya telah mengalami transformasi dipastikan sumber pendapatan PAD cukup besar, maka disinilah pentingnya pengetahuan bagi kepala daerah perlu dibentuk bahwa menaikkan target PAD paralel dengan perbaikan struktur ekonomi. Sebab pada kenyatannya hampir semua daerah, baik kabupaten/kota maupun provinsi pada saat pembahasan RAPBD kerap memaksakan kenaikan target PAD namun tidak memahami secara komprehensif kondisi perekonomian daerah. Target menaikkan PAD tidak jarang pula diinisiasi oleh pihak legislatif (Badan Anggaran), prosentase besaran kenaikannya tidak jelas parameter atau indikator pengukurannya. Biasanya langsung mematok 10 – 15 persen kenaikan, tanpa ada analisis kondisi makro ekonomi, struktur ekonomi maupun proporsi belanja pemerintah dalam menggerakkan ekonomi. Sebab asumsinya, makin membaik kinerja makro ekonomi maka kemampuan ekonomi masyarakat juga makin membaik sehingga masyarakat dapat memperbesar ability to pay untuk melunasi kewajibannya, seperti membayar pajak atau aktifitas kegiatan lainnya yang memiliki implikasi pembayaran sebagai sumber pendapatan daerah. Namun jika kondisi makroekonomi kurang mendukung tidak ada alasan yang cukup menaikkan target PAD, malahan justru targetnya harus ditekan agar lebih realistis.

Ketergantungan transfer dari pemerintah pusat masih begitu tinggi menggambarkan belum maksimalnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk pengelolaan sumber-sumber pendapatan sendiri. Malahan menjadi aneh, sebab ada yang menganggap tingginya rasio ketergantungan dari transfer sewajarnya begitu, dan harus begitu. Pandangan semacam ini sangat tidak tepat, karena filosofi dari desentralisasi memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah otonom termasuk memaksimalkan potensi sumber PAD.

Sumber pendapatan daerah yang belum optimal sebagai dampak dari lemahnya upaya pemerintah daerah melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber pendapatan, juga dipengaruhi oleh belum berjalannya proses transformasi ekonomi daerah. Apalagi desain belanja daerah juga tidak menunjang perbaikan ekonomi, sebab nyatanya belanja tidak langsung jauh lebih besar dibanding belanja langsung. Secara teoritis dan empiris belanja langsung jauh lebih efektif menggerakkan perekonomian dibanding belanja tidak langsung. Komponen belanja langsung di dalamnya terdapat belanja barang dan jasa yang dapat menghasilkan kewajiban pajak, serta belanja modal sebagai bagian dari investasi pemerintah yang digunakan untuk mengadakan barang publik (sektor ril).

Menurut hemat saya, tingginya rasio ketergantungan daerah terhadap transfer dari pusat dapat dikompensasikan dengan perbaikan struktur belanja dengan mengurangi belanja tidak langsung. Caranya dengan melakukan efisiensi, menghapus belanja-belanja yang kurang produktif, jika disisir secara perlahan akan kelihatan banyak belanja daerah yang dapat dipangkas, seperti kunjungan lapangan yang berulang kali, rapat kordinasi, belanja makan dan minum, perjalanan dinas, kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis di luar daerah. Di Gorontalo sendiri, baik ditingkat kabupaten/kota maupun provinsi kerapkali melakukan kegiatan pelatihan dan bimtek di luar daerah, modus kegitan semacam ini selain tidak efisien dari segi belanja juga tidak memikirkan kelangsungan usaha kecil dan menengah di daerah. Kegiatan pelatihan dan bimtek di luar daerah secara kontinyu dan bergerombol karena jumlah panitianya juga banyak justru menghidupkan sektor jasa daerah lainnya, utamanya sektor akomodasi (hotel) dan transportasi. Kegiatan di luar daerah dalam satu kegiatan dapat menghabiskan anggaran ratusan juta, apalagi mereka menggunakan maskapai “premium” dan hotel berbintang. Betapa ironisnya, anggaran daerah sumber utamanya dari Jakarta (baca pusat), kegiatan pemerintah daerah dilaksanakan di Jakarta akhirnya sebagian uang itu kembali lagi ke Jakarta.

Bagi daerah yang masih terbatas sumber pendapatannya, serta belum berjalannya transformasi struktur ekonomi wajib melakukan transformasi kelembagaan. Tidak sedikit pandangan yang pesimis bahwa transformasi kelembagaan sulit dilakukan di lingkungan birokrasi, nyatanya tidak sebab apa yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dengan melakukan transformasi kelembagaan dengan membangun values, etos dan profesionalisme dapat berjalan sukses, reformasi birokrasi bukan sekedar slogan di lingkungan “bendahara negara” ini. Fasilitas pimpinan wilayah di lingkungan Kementerian Keuangan semua standar, fasilitas penerbangan wajib menggunakan kelas ekonomi atau penerbangan low cost. Fasilitas pejabat kementerian keuangan di daerah sangat standar tidak membuat mereka menjadi “down syndrome” terhadap penampilan mewah pejabat daerah, justru kepercayaan diri tetap tinggi dalam menjalankan tugas secara profesional. Model kelembagaan seperti ini sejatinya semua instansi pemerintah di daerah, baik vertikal maupun horizontal perlu membangun komitmen dengan menjadikan APBN dan APBD sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dengan melakukan efisiensi belanja, termasuk di dalamnya perguruan tinggi yang mengelola dana APBN dan PNBP ratusan miliar. Mengurangi studi banding, membatasi kunjungan ke luar negeri dengan jumlah besar serta meminimalisir kegiatan di luar daerah. Efisiensi belanja dan memanfaatkan secara optimal APBN dan APBD di dalam daerah niscaya akan menjadi pendorong perekonomian di tengah terbatasnya investasi swasta.

Penulis,
Muh. Amier Arham
Pengajar Fakultas Ekonomi UNG
  • Whatsapp

Index Berita